JIKA PARA FIR’AUN BERKUASA
Karya: M. Shoim Anwar
Jika
para fir’aun berkuasa
jangan
harap kemakmuran tercipta
bumi
dan kekayaan dikuras membabi buta
dikapling
rata dengan kelompoknya
sampai
rakyat tak kebagian apa-apa
dijual
murah pada tengkulak manca negara
agar
uang segar cepat mengalir ke kantongnya
sambil
terus berutang agar tetap jadi penguasa
tak
peduli para pewaris nanti kebagian apa
Jika
para fir’aun berkuasa
keringat
para anak bangsa dibayar murah
diobral
sebagai umpan untuk para pemangsa
diiklankan
ke mana-mana agar para pemodal tiba
dicipta
beribu aturan yang membuat tidak berdaya
hasil
persekongkolan atas nama institusi negara
para
pekerja dari manca masuk dengan
leluasa
dibayar
lebih mahal dari martabat anak bangsa
katanya
sebagai syarat untuk kerja sama
tanpa
menyadari martabat telah terpedaya
karena
hanya kebagian ampas yang tersisa
Jika para fir’aun berkuasa
jangan harap keadilan tercipta
hukum dipermainkan di depan mata
seperti
pesulap yang bangga dengan muslihatnya
hukum hanya dikenakan di luar kelompoknya
mereka yang kritis ditangkapi semauanya
disiapkan pasal karet yang berubah-ubah
seperti syahwat
saat birahi tiba
mereka yang menyuarakan moral dan etika dicap
radikal adanya
dengan
membayar orang-orang agar menyerang mereka
sambil
mencari alasan agar dapat memenjarakan
juga
Jika
para fir’aun berkuasa
orang-orang
briian dan jujur dianggap tak berguna
karena
jabatan-jabatan penting telah dikapling untuk kelompoknya
tak
peduli bekas narapidana yang telah menggarong uang negara
atau
para begundal yang telah lama bersekutu dengannya
semua
tetap mendapat jatah
asal
bersedia menjilat pantat penguasa
Jika
para fir’aun berkuasa
mereka
berlaku seakan tuhan semesta
semua
dipaksa untuk menyembah angkara
datanglah
wahai musa dengan tongkatnya
agar
fir’aun ditenggelamkan di laut merah
12 Agustus 2021
Kritik Sastra dan Pendekatan Ekspresi Pengarang
Puisi dengan judul “Jika Para Fir’aun Berkuasa” merupakan sebuah bentuk kritik sosial yang berkaitan dengan masalah birokrasi. Masalah birokrasi adalah suatu kritik terhadap keadaan terkait dengan kepemimpinan. Kritik sosial dalam puisi “Jika Para Fir’aun Berkuasa” Karya: M. Shoim Anwar berisi kritik terhadap pemerintahan. Hal ini terlihat dalam penggunaan judul yang secara eksplisit menggunakan nama Fir’aun sebagai bentuk kiasan yang menggambarkan seorang pemimpin yang culas, lapar kekuasaan serta gelap batin terhadap rakyatnya. Sebagaimana disebut dalam puisi “Jika Para Fir’aun Berkuasa” pada bait pertama, yaitu /jangan harap kemakmuran tercipta/, hal ini mampu menjadi pembuka serta mewakili keseluruhan isi puisi yang menggambarkan secara terperinci keculasan para pemimpin dan kesengsaran rakyat yang di sebabkan oleh pemimpin serakah, dalam hal ini digunakan kiasan Fir’aun.
Seluruh
kejadian yang diungkapkan penulis merupakan kejadian konkret yang berdasarkan
peristiwa sebenarnya, dalam artian bukan suatu khayalan atau karangan semata,
namun peristiwa yang digambarkan terjadi di kenyataan dan menimbulkan banyak dampak
di segala aspek. Oleh karena itu, agar
puisi dapat dianggap sebagai pernyataan
batin pengarang, maka kegiatan
kritik sastra ini menggunakan pendekatan ekspresif sebagai jembatan antara
karya sastra dengan pengarangnya. Pendekatan ekspresif menitikberatkan pada
pengarang, dan orientasi ekspresif
memandang karya sastra sebagai ekspresi, ungkapan, atau emosi sebagai
hasil imajinasi, pikiran, dan emosi pengarang yang berkaitan dengan aspek dan
peristiwa yang hidup. Peristiwa nyata tersebut dapat dilihat pada bait pertama,
yakni /dijual murah pada tengkulak manca negara/, /agar uang segar cepat
mengalir ke kantongnya/, /sambil terus berutang agar tetap jadi penguasa/, /tak
peduli para pewaris nanti kebagian apa/ yang menggambarkan salah satu peristiwa
yang belum lama terjadi yakni di tahun 2019 silam, dimana presiden Joko Widodo
telah menjual aset negara di DKKI senilai Rp. 1100 T guna mendanai pemindahan
ibu kota negara Nusantara ke Kalimantan dan menjual beberapa aset lain seperti
asset negara di Thamrin, Medan Merdeka, Kuninga, dan Sudirman senilai Rp. 150 T
yang diperkirakan dapat menambal kebutuhan APBN (Bambang dalam CNB Indonesia,
pada 6/8/2019).
Kritik
sosial juga ditujukan kepada elit politik dan pebisnis yang berdampak negatif
bagi masyarakat.. Pada bait ketiga dan keempat /bumi dan kekayaan dikuras
membabi buta/, /dikapling rata dengan kelompoknya/ bermakna para
pejabat, elite politik, konglomerat, dan pihak-pihak yang diuntungkan sebagai
bentuk visualisasi sosok yang rakus, tidak bijaksana dan hanya mementingkan
kebutuhan oposisinya tanpa memperdulikan keluhan masyarakat. Pernyataan
tersebut diperkuat dengan larik pada bait ketiga, yakni /jangan harap
keadilan tercipta/, /hukum
dipermainkan di depan mata/, /seperti
pesulap yang bangga dengan muslihatnya/.
Selanjutnya keseluruhan pada bait kedua, yakni
/diobral sebagai umpan untuk para pemangsa/
/diiklankan ke mana-mana agar para pemodal tiba/
/dicipta beribu aturan yang membuat tidak berdaya/
/hasil persekongkolan atas nama institusi negara/
/para pekerja dari manca masuk dengan leluasa/
/dibayar lebih mahal dari martabat anak bangsa/
/katanya sebagai syarat untuk kerja sama/
/tanpa menyadari martabat telah terpedaya/
/karena hanya kebagian ampas yang tersisa/
Pada
bait kedua di atas menggambarkan kondisi pekerja Indonesia atau TKI yang
mendapat gaji minimum dibandingkan dengan upah yang diperoleh Tenaga Kerja
Asing atau TKA hingga kegiatan demo berulang kali dilakukan sebagi bentuk
protes terhadap kebijakan tersebut. Seperti yang dilansir oleh Harian Kompas
ketika puluhan hingga ratusan ribu buruh Indonesia mendemonstrasikan menuntut
kenaikan upah seraya menolak tenaga kerja asing dan menolak Perpres 20/2018
tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing yang baru ditandatangani Presiden Joko
Widodo di Senayan dalam peringatan My Day: Hari Buruh Sedunia, Selasa (1/5).
Permasalahan
juga muncul akibat penindasan terhadap buruh dan petani. Hingga saat ini, masih
banyak penindasan baik di dunia usaha industri, jasa, dan pertanian, baik di
desa maupun di kota. Bahkan, menurut Henry Saragih selaku Ketua Umum Serikat
Petani Indonesia, kondisi buruh dan petani bermasalah dalam hal kemiskinan dan
kesejahteraan (Serikat Petani Indonesia, 2021). Hal tersebut sesuai data BPS
(Badan Pusat Statistik) 2020 bahwa di tahun 2019 mencatat sebanyak 12,60%
merupakan penduduk miskin perdesaan, sedangkan 6,56% di perkotaan (Yacoub dan
Mutiaradina, 2020, hlm. 92). BPS juga mencatat sebanyak 49,41% rumah tangga miskin
adalah rumah tangga yang bersumber pencaharian utama berupa pertanian (Yacoub
dan Mutiaradina, 2020, hlm. 92). Faktor yang memengaruhi kesejahteraan petani
adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang sejak 2010 berada di 100-105 yang artinya
masih berada di batas bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), yaitu sebesar 115-120 (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN,
TT).
Kemudian
peristiwa selanjutnya yang diungkapkan oleh pengarang terdapat pada keseluruhan
baris dalam bait ketiga, yakni
/hukum dipermainkan di depan mata/
/seperti pesulap yang bangga dengan muslihatnya/
/hukum hanya dikenakan di luar kelompoknya/
/mereka yang kritis ditangkapi semauanya/
/disiapkan pasal karet yang berubah-ubah/
/seperti syahwat saat birahi tiba/
/mereka yang menyuarakan moral dan etika dicap radikal adanya/
/dengan membayar orang-orang agar menyerang mereka/
/sambil mencari alasan agar dapat memenjarakan juga/
Dapat
merujuk pada era krisis moneter dibawah kepemimpinan Soeharto, Suharto
memang dikenal sebagai pemimpin yang otoriter. Hal ini terlihat dari berbagai
peraturan bahwa (1) hak berpendapat dibatasi karena hanya tiga partai yaitu Partai Golkar (Golkar) dan Partai
Persatuan Pembangunan yang boleh ikut pemilu, saya bisa. (PPP) dan Partai
Demokrasi Indonesia (PKP. PDI) dan semua aturan yang mengikat. (2) PDI dan PP
tidak memiliki kebebasan karena peran politiknya yang terbatas. (3) Memberi
Golkar lebih banyak kekuasaan sebagai
sarana politik dan mencegah rakyat dimobilisasi oleh partai politik. (4) Dan
menempatkan DPR dan MPR di bawah pengawasan penuhnya sebagai lembaga politik.
Keculasan
lain dituangkan dalam bait keempat yakni
/karena jabatan-jabatan penting telah dikapling untuk kelompoknya/
/tak peduli bekas narapidana yang telah menggarong uang negara/
Puisi
di atas masih merupakan gambaran keserakahan elit politik era Suharto. Proses
pembangunan tidak berkualitas tinggi karena berbagai proyek didorong oleh para
pemimpin di bidang pemilu dan dananya dikonsumsi oleh mereka. (Hanugrah &
Hardi, 2019, hlm. 382). Penyalahgunaan kekuasaan adalah hal biasa di bawah kepemimpinan
Suharto. Karena kedekatan kekuasaan dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia,
politisi berusaha mendapatkan posisi untuk mengelola kekayaan itu secara bebas.
Bahkan, politik dinasti diterapkan untuk melestarikan kekayaan.
Tak hanya itu, aparat keamanan yang misinya
mengayomi dan melindungi masyarakat banyak yang ditunggangi oleh oknum-oknum
tertentu, terutama pengusaha. Misalnya, kasus 16 purnawirawan Polri yang
berkecimpung di industri pertambangan dan menduduki jabatan di perusahaan
pertambangan. (Tanjung & Sari, 2021). Kemudian, kegiatan penambangan liar
di berbagai daerah juga didukung oleh aparat keamanan yang jahat untuk
memfasilitasi penambangan liar, dan otoritas lokal juga diuntungkan (Rachman,
2019). Padahal, pertambangan hanya menguntungkan pengusaha, dan perilaku ini
melanggar peraturan yang ada yang melarang transaksi dengan perusahaan non-BUMN.
Keadaan tersebut tergambar pada bait keempat, yakni
/semua tetap mendapat jatah/
/asal bersedia menjilat pantat penguasa/
Sehingga
dapat disimpulkan bahwa dalam menciptakan karya-karyanya khusunya puisi “Jika
Para Fir’aun Berkuasa” ini, M. Shoim Anwar sebagai pengarang menjadikan puisi ini sebagai media dalam menuangkan rasa kegeramannya,
meluahnya, jemunya, jengkelnya Ia terhadap pemimpin yang bertingkah layaknya
Fir’aun dan merasakan suasana serta banyak konflik yang begitu kacau, hal ini terjadi akibat ulah
dan perilaku serta kebijakan yang di berlakukan oleh subjek pengarang dalam
puisinya, yakni para Fir’aun yang berkuasa. M. Shoim Anwar sebagai pengarang
juga ingin mengambarkan bentuk protes dan keluh kesahnya melalui kata-kata yang bersifat terbuka dan penuh makna yang membuat para pembaca turut merasakan emosi yang
sedang bergejolak dalam batin pengarang seakan-akan pembaca turut hadir dan menyaksikan tiap momen yang dituliskan pengarang dalam puisinya.
M. Shoim Anwar mampu menjadikan puisinya yang berjudul “Jika Para Fir’aun Berkuasa” ini menjadi media antipati serta demonstrasi terkadap SEMUA para Fir'au yang berkuasa beserta problematika dengan menggambarkan situasi yang ada secara emplisit. Sehingga pembaca mampu menerkah "Siapa sosok Fir'aun dalam kasus ini?" yang menyebabkan gejolak pada setiap konflik pada bait-bait yang di tulisnya. Di sisi lain, hebatnya si pengarang mampu menggambarkan konflik serta mengulasnya secara keseleruhan hanya dengan beberapa baris puisi yang sederhana saja. Seperti pada baris berikut.
Menurut Anda, siapakah Fir'aun dalam kes atau kasus pada bait ini? coba tulis jawabanmu dikolom komentar! ^^
Setelah membaca puisi yang berjudul “Jika Para Fir’aun Berkuasa” karya M. Shoim Anwar dapat diketahui bahwa puisi di atas tidaklah menggunakan diksi yang rumit melainkan diksi diciptakan terbuka sehingga mudah dipahami dan diterima oleh para pembaca dari segala jenjang dan usia. Saya merasa hal tersebut dilakukan pengarang agar puisi yang bersifat birokrasi ini mampu mempengaruhi dan menyadarkan pembaca serta pihak berkepentingan akan perbuatan culas yang telah pemerintah lakukan terhadap rakyatnya. Sehingga M. Shoim Anwar dalam puisi kali ini membuat segala frasa, kata, kalimatnya menjadi transparan, tidak berbelit dan tidak mendayu serta bersifat konkrit agar tepat sasaran.
Dari segi majas dan gaya bahasa, puisi di atas berbeda dengan puisi M. Shoim Anwar lainnya, puisi yang berjudul “Jika Para Fir’aun Berkuasa” tidak memerlukan Bahasa kiasan yang berlebihan untuk memperindah kata-katanya sehingga makna yang diberikan tidak bias. Penggunaan majas personifikasi ditemukan pada bait pertama baris ketuju, yakni /agar uang segar cepat mengalir ke kantongnya/. Dari segi citraan, keseluruhan citraan menggunakan citraan penglihatan atau Visualimagery seolah-olah kita melihat suasana yang digambarkan pada setiap baitnya dengan bermacam problematika. Kemudian penggunaan irama ritme yang ditandai dengan polanya yang tidak selalu sama dan jumlah suku kata dalam setiap baris tidak selalu sama. Kemudian rima yang digunakan adalah rima terus (a-a-a-a).
Dari
hasil pengkajian yang penulis lakukan, diperoleh sebuah kesimpulan bahwa unsur
ekspresi yang digunakan mengacu pada kondisi dan problematika yang diusik seacara batin oleh pengarang. Kelebihan dari puisi ini
adalah penggunaan Bahasanya yang transparan dan mudah dipahami membuat pembaca
turut bergejolak serta bergelut dalam emosi. Namun penggunaan rima yang sama
atau pemilihan rima terus (a-a-a-a) terkesan membosankan dan tidak didapati suatu variasi
kata yang indah. Meskipun sifatnya puisi kritikan atau sindiran namun keindahan
kata dalam sebuah puisi tidak boleh dikesampingkan dan harus tetap
diperhitungkan. Menurut saya dengan menggunaan rima silang atau berganti atau penggunaan serta pemilihan tipografi yang menarik akan
membuat puisi yang berjudul “Jika Para Fir’aun Berkuasa” ini mampu menjadi pedang gesit dengan estetika yang dimilikinya namun tetap dalam konsep serta tema dan tidak
keluar dari medan makna atau subjek yang dituju.
REFERENSI
SERAMBI ILUSTRASI
0 Komentar
Halo kamu.. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah dan membaca. Kritik serta saran juga penulis butukan untuk mengembangkan segala aspek pendukung dalam blog ini. Tulis komentar mu dengan bahasa yang baik ya^^ karena segala sesuatu yang baik akan memberikan buah yang baik pula kepada mu.